Kota Yogyakarta terkenal akan budaya dan keramahtamahannya, masih berjuang menghadapi krisis pengelolaan sampah. Masalah yang semakin memprihatinkan ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencegah dampak lingkungan dan kesehatan yang lebih serius.
Chandra Wahyu Purnomo, dosen Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM, mengungkapkan bahwa akar masalah terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal itu dibuktikan masih banyaknya warga yang belum memanfaatkan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce and, Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah yang telah disediakan.
Dampak dari pengelolaan sampah yang buruk tidak hanya sebatas pencemaran lingkungan. Tetapi juga timbunan sampah akan menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global.
Sayangnya, masih banyak kebijakan yang belum memberikan langkah konkret dan solutif dalam mengatasi permasalahan sampah. Jika dibiarkan, permasalah sampah tentu akan berakibat fatal bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan.
- Advertisement -
Perlunya Langkah Terencana dan Berkelanjutan
Upaya mengatasi krisis ini, diperlukan tindakan yang terencana dan berkelanjutan. Salah satunya dengan memasifkan pelatihan dan regulasi terkait pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki kewajiban menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Di sisi lain, keberadaan industri dan perusahaan juga perlu diperhatikan secara seksama. Di mana, mereka juga berkontribusi bertambahnya beban sampah dan kerusakan lingkungan. Sebab itu, regulasi yang mewajibkan industri menerapkan praktik ramah lingkungan juga menjadi hal yang mendesak.
Kemudian, penutupan dan pembatasan muatan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Piyungan juga berakibat pada maraknya tempat pembuangan sampah ilegal. Masalah ini tentu memperburuk keadaan. Maka, perlunya penerapan hukum yang tegas dan edukasi masyarakat guna mengurangi masalah tempat pembuangan sampah ilegal.
Proses pengelolaan sampah idealnya dimulai dari hulu, yaitu pemilahan. Tetapi terhambat oleh penggabungan sampah di sumbernya, sehingga berdampak proses pengelolaan selanjutnya semakin lama dan sulit. Kejelasan peran dan koordinasi antar pihak terkait dalam pengelolaan sampah, serta sosialisasi teknologi pengelolaan sampah kepada masyarakat, juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Masalah penting lainnya adalah sistem pengangkutan dan pengolahan sampah yang tidak memadai. Jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang rinci dan sistematis, serta pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang tepat, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), adalah solusi yang perlu dipertimbangkan.
Dampak negatif krisis sampah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh para pelaku ekonomi. Penumpukan sampah yang tidak terolah telah berakibat pada menurunnya jumlah pelanggan di warung-warung makan di sekitar depo sampah.
Solusi dari Berbagai Pihak
Di tengah krisis ini, secercah harapan terus dihadirkan dari inisiatif-inisiatif kreatif. Misalnya, pelatihan dan pendampingan dari tim dosen Ekonomi Pembangunan (EP) Universitas Ahmad Dahlan UAD di Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta. Lewat kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk mengubah sampah rumah tangga menjadi bahan baku yang bernilai ekonomis dan produk daur ulang.
Melihat kompleksitas permasalah sampah ini, berbagai solusi juga telah diajukan. Solusi yang mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Rosdiana, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY berpendapat bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah sampah.
Pada rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Aliansi Jogja Darurat Sampah mengingatkan bahwa provinsi juga memiliki wewenang dalam menetapkan strategi dalam kebijakan pengelolaan sampah.
Aliansi Jogja Darurat Sampah menyarankan agar pemerintah mempromosikan teknologi pengelolaan sampah di DIY saat ini. Selain itu, karena pemerintah provinsi memiliki otoritas untuk meminta instansi lain, termasuk kabupaten dan kota, untuk mengatasi sampah dari rumah. Aliansi mengusulkan penerapan tegas denda bagi rumah yang tidak mengelola sampah mereka sendiri serta aturan antisipasi lainnya, seperti penggunaan plastik sekali pakai.
Mengatasi Masalah Sampah Bersama
Problem sampah di Jogja membutuhkan solusi holistik yang melibatkan semua pihak. Kesadaran masyarakat, kebijakan yang tepat, penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi sangat penting untuk membuat Jogja bersih dan berkelanjutan.
Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menunjukkan komitmennya dengan meluncurkan Gerakan Zero Sampah Anorganik dan menggunakan biopori ala Jogja (Mbah Dirjo) untuk pengolahan sampah dan limbah.
Sugeng Purwanto, pejabat Wali Kota Yogya, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak. Program itu dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat lewat pengurus kampung dan lembaga keagamaan. Wujud kolaborasi ini diharapkan akan memenuhi target pengelolaan sampah sebanyak 200 ton per harinya.
Mari bersama-sama jaga Jogja tercinta dari krisis sampah. Kolaborasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Jogja dapat terwujud.
Penulis : Gea Dwi Asmara, Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
Editor: Mhd. Gufron