Muhammadiyah memiliki tradisi permusyawaratan sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi dan menentukan arah gerakan Persyarikatan. Salah satu forum strategis dalam tradisi tersebut adalah Tanwir, yang menempati posisi sebagai permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar.
- Advertisement -
Tanwir bukan sekadar forum pertemuan pimpinan untuk membahas persoalan organisasi. Lebih dari itu, Tanwir menjadi ruang konsolidasi, evaluasi, sekaligus pengambilan keputusan strategis untuk memastikan perjalanan Muhammadiyah tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita Persyarikatan.
Istilah Tanwir berasal dari bahasa Arab tanwīr yang berarti penyinaran atau pencerahan. Makna tersebut sejalan dengan semangat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang terus berupaya menghadirkan pembaruan dalam kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan.
Berawal dari Perkembangan Organisasi
Tradisi permusyawaratan Muhammadiyah telah berkembang sejak masa awal berdirinya Persyarikatan. Pada periode awal, Muhammadiyah mengenal forum pertemuan tahunan yang disebut Algemeene Vergadering atau Kongres Tahunan.
Forum tersebut menjadi wadah bagi pimpinan dan perwakilan organisasi untuk membicarakan berbagai persoalan, mengevaluasi kegiatan, serta menetapkan keputusan penting bagi perkembangan Muhammadiyah.
Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah mengalami perkembangan pesat. Gerakan Persyarikatan tidak lagi terbatas di Yogyakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa, tetapi mulai meluas ke Sumatera, Sulawesi, dan berbagai daerah lainnya.
Perluasan wilayah tersebut membawa tantangan tersendiri dalam pengelolaan organisasi. Koordinasi antara pimpinan pusat dan perwakilan wilayah membutuhkan mekanisme yang lebih efektif. Penyelenggaraan kongres dengan melibatkan perwakilan dari berbagai daerah juga memerlukan biaya, waktu, dan persiapan yang tidak sederhana.
Kondisi inilah yang kemudian mendorong berkembangnya kebutuhan terhadap forum permusyawaratan yang dapat mempertemukan pimpinan pusat dengan perwakilan wilayah tanpa harus selalu menunggu pelaksanaan kongres.
Pada dekade 1930-an, ketika jaringan Muhammadiyah semakin berkembang, forum yang melibatkan Pengurus Besar dan Konsul (perwakilan wilayah atau karesidenan) semakin dibutuhkan. Dari proses perkembangan organisasi tersebut, Tanwir kemudian memperoleh tempat penting dalam tradisi permusyawaratan Muhammadiyah.
Tanwir dan Penguatan Ideologi Muhammadiyah
Peran Tanwir semakin penting setelah Indonesia merdeka. Muhammadiyah menghadapi berbagai perubahan sosial dan politik yang menuntut penguatan identitas, orientasi ideologis, serta peran Persyarikatan dalam kehidupan kebangsaan.
Salah satu momentum penting dalam sejarah Tanwir adalah pembahasan dan pengesahan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM).
Gagasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai landasan pemikiran yang mendasar bagi kehidupan dan perjuangan Persyarikatan. Setelah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan, rumusan tersebut disahkan dalam Sidang Tanwir tahun 1961 di Yogyakarta.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tanwir tidak hanya berfungsi membahas persoalan administratif dan koordinasi organisasi. Forum tersebut juga memiliki peran penting dalam menentukan landasan pemikiran dan arah perjuangan Muhammadiyah.
Seiring perkembangan organisasi, Tanwir semakin berperan dalam mengawal keputusan Muktamar, mengevaluasi pelaksanaan program, serta membahas berbagai persoalan strategis yang membutuhkan keputusan di antara dua penyelenggaraan Muktamar.
Kedudukan dan Kewenangan Tanwir
Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah, Tanwir ditetapkan sebagai permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar.
Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan umum Persyarikatan, memilih anggota Pimpinan Pusat, serta mengambil keputusan mendasar bagi kehidupan organisasi.
Sementara itu, Tanwir menjalankan fungsi pengawalan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis di antara dua penyelenggaraan Muktamar.
Secara kelembagaan, Tanwir memiliki beberapa kewenangan, di antaranya:
- Mendengarkan dan membahas laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Membahas persoalan yang diserahkan oleh Muktamar atau diatur dalam AD/ART.
- Membahas berbagai persoalan yang akan dibawa ke Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan.
- Membahas persoalan mendesak yang tidak dapat ditunda hingga pelaksanaan Muktamar.
- Membahas berbagai usul yang berkaitan dengan kepentingan Persyarikatan.
Adapun anggota Tanwir terdiri atas anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) atau penggantinya yang telah disahkan Pimpinan Pusat, wakil wilayah dan/atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) berdasarkan perimbangan daerah, serta wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat.
Selain anggota, terdapat pula peserta Tanwir yang terdiri atas wakil majelis, lembaga, dan biro tingkat pusat serta undangan khusus. Sementara itu, peninjau Tanwir merupakan pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Merawat Tradisi Permusyawaratan
Keberadaan Tanwir memperlihatkan bagaimana Muhammadiyah terus mengembangkan tata kelola organisasi seiring dengan pertumbuhan dan tantangan zaman.
Dengan jaringan organisasi yang semakin luas, jumlah amal usaha yang terus berkembang, serta persoalan masyarakat yang semakin beragam, Muhammadiyah membutuhkan mekanisme pengambilan keputusan yang mampu menjaga kesinambungan gerakan.
Tanwir menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan keputusan organisasi tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan Persyarikatan. Melalui forum ini, pimpinan dapat menyampaikan laporan, melakukan evaluasi, serta merumuskan langkah strategis untuk menghadapi tantangan ke depan.
Dengan demikian, Tanwir bukan hanya agenda rutin di antara dua Muktamar. Forum ini merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah dalam menjaga persatuan, memperkuat konsolidasi, dan memastikan keberlanjutan gerakan dakwah serta tajdid.
Tradisi permusyawaratan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kekuatan Muhammadiyah tidak hanya terletak pada luasnya jaringan organisasi dan banyaknya amal usaha, tetapi juga pada kemampuan Persyarikatan dalam menjaga kebersamaan dan menentukan arah perjuangan melalui keputusan bersama.
Sumber:“Mengenal Tanwir, Seluk Beluk Permusyawaratan di Muhammadiyah”, muhammadiyah.or.id