Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi saling memberi hadiah merupakan hal yang lumrah dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Hadiah menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan antarsesama, menumbuhkan kasih sayang, serta memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat.
- Advertisement -
Rasulullah saw. bersabda:
تَهَادَوْا تَحَابُّوا
“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.”
Hadis tersebut menunjukkan bahwa memberi hadiah merupakan amalan yang memiliki nilai positif. Melalui hadiah, hubungan sosial dapat terjalin lebih harmonis dan berbagai bentuk permusuhan maupun prasangka dapat diminimalkan.
Namun, Islam tidak hanya menilai suatu perbuatan dari bentuk lahiriahnya semata. Niat dan tujuan yang melatarbelakangi suatu tindakan juga menjadi faktor penting dalam menentukan nilai dan hukumnya. Rasulullah saw. menegaskan:
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
“Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Prinsip ini menjadi landasan dalam memahami persoalan hadiah yang diberikan kepada pejabat atau pemegang kewenangan. Hadiah yang diberikan kepada sahabat, tetangga, atau kerabat tentu berbeda dengan hadiah yang diberikan kepada seseorang karena kedudukannya sebagai pejabat.
Dalam praktiknya, pemberian hadiah kepada pejabat sering menimbulkan pertanyaan mengenai motif yang melatarbelakanginya. Apakah hadiah tersebut murni sebagai ungkapan terima kasih, atau justru menjadi sarana untuk memperoleh kemudahan dan keuntungan tertentu di masa mendatang?
Islam memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Rasulullah saw. bersabda:
هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ
“Hadiah yang diterima para pejabat adalah ghulul (penggelapan atau korupsi).” (HR. Ahmad)
Hadis tersebut menunjukkan bahwa hadiah yang berkaitan dengan jabatan memiliki konsekuensi hukum dan moral yang berbeda dengan hadiah pada umumnya. Seorang pejabat telah memperoleh gaji dan fasilitas dari negara atau lembaga yang menaunginya untuk menjalankan tugas secara profesional dan amanah. Oleh karena itu, menerima pemberian dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap kewenangannya dapat menimbulkan konflik kepentingan serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan.
Dalam konteks modern, praktik seperti ini dikenal dengan istilah gratifikasi. Bentuknya dapat berupa uang, barang, komisi, potongan harga, tiket perjalanan, fasilitas khusus, maupun berbagai bentuk pemberian lainnya yang berkaitan dengan jabatan seseorang. Meskipun sering dibungkus dengan alasan sebagai “ucapan terima kasih”, gratifikasi berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas pejabat dalam mengambil keputusan.
Persoalan menjadi lebih berat ketika seorang pejabat secara langsung meminta fee, cashback, komisi, atau sejumlah imbalan tertentu sebagai syarat pemberian proyek, izin, maupun pelayanan publik. Tindakan semacam ini termasuk kategori risywah atau suap yang secara tegas diharamkan dalam Islam.
Dampak buruk dari praktik suap dan korupsi tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga merusak sistem sosial secara keseluruhan. Allah Swt. berfirman:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.” (QS. Ar-Rum [30]: 41)
Ayat tersebut mengingatkan bahwa berbagai bentuk kerusakan sosial, termasuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang, merupakan akibat dari perilaku manusia yang mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan amanah.
Ketika jabatan dijadikan alat untuk meraih keuntungan pribadi, yang dirugikan bukan hanya negara atau lembaga, tetapi juga masyarakat luas. Pelayanan publik menjadi tidak adil, kepercayaan masyarakat menurun, dan budaya integritas semakin tergerus.
Karena itu, etika Islam menuntut agar hubungan antara masyarakat dan pejabat dibangun di atas prinsip profesionalitas, transparansi, keadilan, dan amanah. Masyarakat tidak perlu memberikan hadiah kepada pejabat atas pelayanan yang memang menjadi kewajiban jabatannya. Sebaliknya, pejabat juga tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk meminta atau menerima imbalan di luar hak yang telah ditetapkan.
Dengan menjaga integritas dan amanah dalam menjalankan tugas, pejabat dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik. Islam mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan, bukan sarana untuk mencari keuntungan pribadi.
Refrensi : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Hukum Memberi Hadiah Kepada Pejabat”, Majalah Suara Muhammadiyah edisi 108 tahun 2023.